Menurutensiklopedia, Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila jawabanya adalah tingkat ekonomi lebih baik. Apakah kamu lagi mencari jawaban dari pertanyaan Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila. Berikut pilihan jawabannya: tingkat ekonomi lebih baik; partisipasi politk masyarakat tinggi;
Kualitas Demokrasi Suatu Negara Akan Lebih Baik Apabila? A. tingkat ekonomi masyarakat tinggi B. partisipasi politik masyarakat tinggi C. kreativitas masyarakat tinggi D. masyarakat bebas menggali potensi E. masyarakat hidup dengan sejahtera Jawaban B. partisipasi politik masyarakat tinggi Pembahasan Kualitas Demokrasi Suatu Negara Akan Lebih Baik Apabila Partisipasi Politik Masyarakat Tinggi. Parsisipasi masyarakat memiliki peran dalam membuat demokrasi di negara menjadi lebih baik, bukan faktor ekonomi, kreativitas, atau potensi-potensinya.Pendidikanmerupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003: 9) Pendidikan merupakan salah satu - Negara demokrasi memiliki sejumlah ciri, antara lain berdasar pada hukum, terdapat kontrol rakyat terhadap jalan pemerintahan, pemilihan umum pemilu yang jujur dan adil, partisipasi masyarakat yang kuat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia HAM. Seluruh poin tersebut telah berjalan di Indonesia. Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi banyak persoalan terkait demokrasi, seperti kemunculan ideologi intoleran dan ujaran kebencian terhadap kelompok tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum mapan dalam kehidupan berdemokrasi dan masih dalam proses pembelajaran menuju negara dengan demokrasi yang sehat. Secara kuantitatif, kondisi tersebut dapat dirujuk pada capaian indeks demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, indeks demokrasi Indonesia pada 2010 adalah 68,28 dalam skala 0 sampai 100. Sementara, pada 2021, indeks demokrasi Indonesia mencapai 75,46. Adapun nilai indeks demokrasi Indonesia mencapai angka tertinggi pada 2019, yakni 76,34. Dalam skala global 0-10, skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,71. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-52 dunia. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia yang memiliki skor 7,24 dan Timor Leste dengan skor 7,06. Upaya peningkatan kualitas demokrasi Untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo menggelar Forum Cerdas Berdemokrasi dengan tema “Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Era Digital”. Forum tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Selasa 14/6/2022. Forum Cerdas Berdemokrasi digelar untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama generasi milenial, untuk merawat dan mengembangkan demokrasi yang sehat di Indonesia. Adapun sejumlah narasumber yang hadir dalam forum tersebut, antara lain perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Rahmad Winarto, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dra Rini Werdiningsih, MS, dan Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenkominfo Bambang Gunawan mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. “Demokrasi merupakan hal yang krusial bagi negara yang memiliki latar belakang budaya dan etnis,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Jumat 17/6/2022. Perkembangan teknologi, lanjutnya, berkontribusi pada perkembangan demokrasi. Hal ini pun memunculkan fenomena demokrasi digital. “Saat ini, demokrasi digital merupakan cara baru bagi masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berpendapat melalui platform digital,” ujarnya. Bambang juga berharap, pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus mengimplementasikan demokrasi yang sehat di era digital. “Terlebih, dunia digital memiliki tantangan tersendiri, seperti maraknya konten-konten bersifat hoaks yang menyesatkan dan tidak jelas asal usulnya, serta mudah diakses oleh siapa pun,” sambungnya. Oleh karena itu, kata Bambang, masyarakat harus berhati-hati dan cermat dalam menerima informasi. Kesetaraan ruang Sementara itu, Rahmad Winarto menjelaskan dalam paparannya bahwa proses demokrasi harus memberikan ruang yang setara bagi siapa pun. Dengan begitu, kegelisahan publik dapat dikelola dengan baik dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi khalayak ramai. “Kita telah mengalami fase dimana komunikasi, informasi, dan transportasi telah mengalami perubahan yang sangat besar,” jelasnya. Saat ini, kata Rahmad, manusia telah sampai pada titik kemudahan informasi yang dapat diterima hanya dengan mengetikkan kata kunci.“Kata kunci ini melahirkan referensi-referensi yang memiliki dampak negatif dan belum valid kebenarannya. Oleh karena itu, kita jangan salah pilih guru dan mengambil referensi. Karena bila salah guru akan salah pula referensinya,” ujarnya. Rahmad mengatakan bahwa saat ini, generasi Z mendominasi setiap aspek kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada bentuk komunikasi yang dapat dimengerti anak muda agar mereka tertarik kepada dunia politik. “Bicara soal demokrasi dan mahasiswa, jika sebelumnya identik dengan aksi turun ke jalan, sekarang platformnya telah berbeda. Kritik dan aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang baik melalui platform digital tanpa harus turun ke jalanan,” tutur Rahmad. Indikator kualitas demokrasi Dra Rini Werdaningsih mengatakan, era digital menimbulkan pergeseran nilai di tengah masyarakat. Saat ini, segala sesuatu disampaikan dan disebarluaskan melalui media sosial. “Tak bisa dimungkiri, setiap generasi memiliki penerimaan yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi ini,” ujarnya. Lebih lanjut Rini menjelaskan, setidaknya ada lima indikator dalam mengukur kualitas demokrasi, yaitu budaya politik, kebebasan sipil, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik dan proses pemilu, serta pluralisme. “Adapun kualitas demokrasi di era digital sesungguhnya dilihat dari bagaimana masyarakat, terutama perilaku generasi Z, dalam mempengaruhi kelima indikator tersebut,” jelasnya. Menurutnya, generasi Z menjadi faktor penentu karena mereka sangat berdampingan dengan kemajuan teknologi, open minded, dan turut berperan sebagai agen perubahan. Kesiapan dari lembaga pemerintahan merupakan salah satu kunci penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di era digital. Upaya tersebut telah dicontohkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menyediakan kanal untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasi. Tantangan jelang pemilu Damar Juniarto mengungkapkan bahwa ada tantangan terhadap kualitas demokrasi suatu negara, terutama menjelang pemilu. Menurutnya, platform digital berperan sebagai instrumen untuk melihat tingkat transparansi politik dan demokrasi. “Kemudahan akses platform digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah,” tuturnya. Selain itu, lanjut Damar, platform digital juga dapat membantu menyuarakan HAM. Pasalnya, konsep digital sendiri sejajar dengan konsep demokrasi karena semua orang memiliki akses yang sama. Damar menyampaikan, teknologi dapat mendorong peningkatan kualitas demokrasi menjadi lebih baik. “Namun, di era digital yang bebas ini, masyarakat dapat memperoleh konten negatif dan berperilaku negatif dengan mudah. Oleh karena itulah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dalam rangka mengatur perilaku dan muatan konten yang terdapat di platform digital,” jelasnya. Jelang pemilu 2024, Damar berharap masyarakat semakin cerdas dan bijaksana dalam berdemokrasi. “Terutama, cara menjaga dan bertanggung jawab terhadap situasi yang kita hadapi sekarang. Pengalaman pemilu lalu, kita tidak memilih pemimpin bukan karena prestasi atau rekam jejaknya, tetapi karena rasa suka dan tidak suka,” terangnya. Menurutnya, peningkatan kualitas demokrasi tidak hanya berbicara tentang bagaimana internet bisa mengalahkan suara amplop, tetapi juga pemanfaatan kemajuan teknologi secara cerdas dan bijaksana. Utamanya, dalam menyampaikan aspirasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Dengan demikian, teknologi digital akan mendukung terwujudnya demokrasi yang semakin sehat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik,” sambung Damar.
Adabanyak alasan mengapa suatu negara atau pemerintah membutuhkan legitimasi. Secara umum, kita dapat membaginya menjadi dua alasan utama. Dengan kata lain, dengan adanya legitimasi dari masyarakat kepada pemerintah, pemerintah akan lebih bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Alasan kedua, legitimasi akan mampu memperbesar bidang
Demokrasi secara umum ialah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi digital menggabungkan antara konsep demokrasi perwakilan partisipasif dengan penekanan pada penggunaan perangkat teknologi digital. Ruang online membuat pelaku tidak terlihat secara fisik sehingga menghilangkan ketakutan akan tanggung jawab. Demokrasi digital hanya mungkin berlangsung secara sehat dan damai jika komunikasi melalui media baru dilandasi oleh etika. Menyikapi hal itu, Kominfo bekerja sama dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital Japelidi dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital menggelar webinar dengan tajuk “Bangun Demokrasi di Media Digital”. Webinar yang digelar pada Rabu, 29 September 2021, diikuti oleh sejumlah peserta secara daring. Dalam forum tersebut hadir A Zulchaidir Ashary Pena Enterprise, Dipl Kffr Freesca Syafitri SE MA Tenaga Ahli DPR RI dan Dosen UPN Veteran Jakarta, Dr Aminah Swarnawati Dosen Prodi Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Andrea Abdul Rahman Azzqy SKom MSi MSiHan Dosen Universitas Budi Luhur Jakarta, dan Ones seniman selaku narasumber. Dalam pemaparannya, Freesca Syafitri menyampaikan bahwa di era reformasi semua orang bisa mengeluarkan pendapat, tetapi bukan berarti kita bisa berpendapat tanpa batas. Kita bisa memahami demokrasi dengan baik ketika kita bisa memutuskan kalau demokrasi itu untuk masyarakat banyak. Batas-batas kebebasan berkepresi di ruang digital antara lain tidak melanggar hak dan melukai orang lain. Tidak boleh membahayakan kepentingan publik, negara, dan masyarakat. “Adapun jenis-jenis informasi yang sebaiknya dilarang, seperti pornografi, hate speech, dan hasutan pada publik. Hal-hal tersebut dapat berkontribusi pada dampak negatif media sosial, seperti berkurangnya kemampuan komunikasi, menjadi egois dan berkurangnya empati, kemampuan menulis dan tata bahasa berkurang, dan menjadikannya rentan kejahatan,” jelasnya. Ones selaku narasumber Key Opinion Leader juga menyampaikan bahwa perkembangan digital ini semakin canggih dan semaki bermanfaat untuk memudahkan kita melakukan kegiatan. Makin banyak juga individu, kelompok, dan lembaga yang memanfaatkan ruang digital ini. Kita sebagai pengguna media digital harus lebih banyak memanfaatkan daripada mengomentari saja. Selain itu, kita harus saring akun-akun yang tidak jelas dan hanya follow akun yang kiranya memberikan manfaat, edukasi, dan motivasi. Peserta bernama Lina menyampaikan, “Tantangan di ruang digital semakin besar seperti konten-konten negatif, kejahatan, penipuan daring, perjudian, cyberbullying, ujaran kebencian, serta radikalisme. Hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya untuk mengidentifikasi hoaks, serta mencegah terpapar dampak negatif penggunaan internet?” Pertanyaan tersebut dijawab A Zulchaidir Ashary. “Untuk memfilternya yaitu dapat dilakukan dari medua sosial pribadi dulu. Lakukan filter berdasarkan akun yang kita follow. Kalau yang kita follow tidak mendidik baiknya di-unfollow saja. Circle kecil atau pertemanan yang kecil tetapi berkualitas itu lebih baik daripada kita memunya circle yang besar tetapi tidak baik. Kita hidup di masa yang ada sekarang, namun kitab bisa ubah apa yang bisa kita ubah sekarang demi masa depan yang lebih baik.” Webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan literasi digital di Kota Jakarta Barat. Kegiatan ini pun terbuka bagi semua orang yang berkeinginan untuk memahami dunia literasi digital. Untuk itulah penyelenggara pada agenda webinar selanjutnya, membuka peluang sebesar-besarnya kepada semua anak bangsa untuk berpartisipasi pada webinar ini melalui akun Instagram Kegiatan webinar ini juga turut mengapresiasi partisipasi dan dukungan semua pihak, sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat program literasi digital ini hanya akan sukses mencapai target 12,5 juta partisipan jika turut didukung oleh semua pihak yang terlibat.
Perubahanperubahan ke arah perbaikan itu akan lebih berhasil lagi kalau kita dapat mengubah keduanya, yaitu baik mindset maupun sikap sehingga tercermin pada perilaku sehari-hari untuk menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. Daftar Bacaan: Agung Seputra, Yulius E., (1014), Manajemen dan Perilaku Organisasi, Graha Ilmu, Jogjakarta.Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila partisipasi politik masyarakat tinggi. Partipasi Masyarakat dalam politik mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik seperti adalah keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya , kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila ini didasarkan atas hakikat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hakikat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah pemerintahan Indonesia diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, negara Indonesia menyelenggarakan pemilu. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan wujud budaya demokrasi lebih lanjutMateri tentang budaya demokrasi Indonesia tentang perkembangan demokrasi di Indonesia tentang demokrasi era orde baru dan era reformasi jawabanKelas 11Mapel PPKNBab Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan BeragamaKode SPJ6Kualitasoutput demokrasi sendiri sangat tergantung pada kualitas komponen/konstituennya. Itulah mengapa kediktatoran yang bijak akan jauh lebih baik daripada demokrasi dalam jangka pendek. Tujuan akhir demokrasi adalah untuk mengayomi seluruh masyarakat di suatu negara. Itupun yang saya yakini diinginkan oleh benevolent dictator.
Mas Pur Follow Seorang freelance yang suka membagikan informasi, bukan hanya untuk mayoritas tapi juga untuk minoritas. Hwhw! Home » Pertanyaan » Kualitas Demokrasi Suatu Negara Akan Lebih Baik Apabila? Maret 25, 2022 1 min readHampir semua negara di dunia menerapkan sistem demokrasi. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dengan kekuatan berada di tangan merupakan sistem pemerintaha yang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh mereka secara langsung atau tidak langsung melalui pemilihan karena itulah demokrasi menjadi sistem yang paling banyak digunakan oleh negara diseluruh dunia. Apa itu demokrasi? Berikut perngertian dan DemokrasiDemokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan dan keputusan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena salah satu slogan yang cukup terkenal dari demokrasi adalah “dari rakyat, untuk rakyat, dan demi rakyat”.Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan dari “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno. Istilah tersebut diutarakan pertama kali di Athena Kuno pada Abad ke-5 negara yang menerapkan sistem demokrasi, pemerintah bertindak sebagai pelaksana amanah yang diterima dari rakyat. Sedangkan rakyatlah yang berkuasa sekaligus Demokrasi Menurut Para AhliMenurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga John Locke, demokrasi adalah sebuah bentuk negara apabila kekuasaan perundang undangan diserahkan kepada masyarakatKualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila?Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila partisipasi politik masyarakat tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik jika partisipasi masyarakat dalam politik cukup tinggi, karena memang tanpa partisipasi rakyat, pelaksanaan demokrasi tidak partisipasi politik adalah pemilu. Dimana pemilu menjadi ukuran pastisipasi politik suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Apabila tidak ada partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka pemilu dapat dinyatakan juga Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar NegaraNah itulah dia artikel tentang pertanyaan “Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila?” beserta penjelasannya. Demikian artikel yang dapat bagikan dan semoga bermanfaat.
Artinya demokrasi di tingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfiguras kearifan lokal serta kesantunan politik lebih dulu terbentuk. Sedangkan lokal sendiri mengacu kepada 'arena' tempat praktek demokrasi itu berlangsung, yaitu pada entitas politik yang terkecil yaitu desa.JAKARTA, – Kualitas demokrasi Indonesia disorot. Sejumlah kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah, baik secara langsung dengan cara turun ke jalan maupun melalui media sosial, kerap ditindak oleh aparat keamanan. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk membenahi kualitas demokrasi yang berjalan. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia IPI menunjukkan, hanyak 17,7 persen responden yang merasa kualitas Indonesia menjadi lebih baik. Sedangkan, 36 persen merasa saat ini Indonesia kurang demokratis dan 37 persen responden menganggap keadaan demokrasi Indonesia tak mengalami juga Survei IPI Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena terhadap yang Berseberangan secara Politik Survei yang dilakukan pada medio 24 hingga 30 September 2020 itu juga menyatakan bahwa mayoritas publik kian takut dalam menyampaikan pendapat. Hal itu ditunjukkan dengan 21,9 persen responden bahwa warga semakin takut menyampaikan pendapat dan 47,7 persen warga merasa agak setuju dengan pendapat itu. Hanya 22 persen responden yang merasa kurang setuju dan 3,6 persen yang merasa tidak setuju sama sekali dengan pendapat itu. Sementara itu, publik juga berpandangan bahwa aparat keamanan semakin sewenang-wenang terhadap warga yang memiliki pandangan politik berbeda dengan penguasa. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap responden itu, 19,8 persen responden menyatakan setuju bahwa aparat semakin semena-mena. Baca juga Survei IPI Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis Sedangkan, 37,9 persen responden menyatakan agak setuju. Adapun 31,8 persen responden menjawab kurang setuju dengan anggapan itu. Untuk diketahui survei dilakukan dengan wawancara telepon dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Evaluasi Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, penurunan tren demokrasi harus disikapi serius oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi ke depan. “Itu harus menjadi bahan introspeksi untuk pemerintah dan parlemen,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Senin 26/10/2020, seperti dilansir dari Antara. Meski demikian, ia mengatkan, perlu dilihat juga kapan survei dilakukan. Dilihat dari medio waktunya, survei dilaksanakan di tengah situasi pandemi. Sehingga, menurut dia, unjuk rasa dengan pengerahan massa sulit untuk dilakukan dengan alasan kesehatan. “Tindakan represif aparat apabila didalami, juga karena banyak oknum pengunjuk rasa yang melakukan tindakan pengerusakan bahkan menyerang aparat,” imbuh Wakil Ketua Komisi III juga Survei IPI 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menyatakan, turunnya tren demokrasi menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa praktik demokrasi yang dijalankan sedang mengalami masalah. “Tanpa perawatan dan keberanian menjaganya, demokrasi bisa mati. Karena matinya demokrasi selalu perlahan-lahan, tidak tiba-tiba,” kata Mardani kepada Senin. Pemerintah perlu membuka ruang diskusi yang luas kepada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat agar kualitas demokrasi membaik. “Jika tidak dilakukan skenario terburuk kita bisa masuk ke kondisi demokrasi yang terpasung dengan pemerintah yang tidak tahan terhadap kritik,” kata anggota Komisi II DPR itu. Baca juga Survei IPI 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyampaikan hal senada. Menurut dia, demokrasi yang berjalan saat ini adalah buah dari reformasi. Presiden Joko Widodo, imbuh dia, perlu memberikan perhatian besar untuk menjaga kebebasan masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan serta pendapat yang haknya dijamin oleh konstitusi. “Ini alaram pengingat penting kepada pemerintah untuk segera merespon dengan serius, menjaga dan merawat demokrasi kita yang kita perjuangkan bersama tahun 1998. Demokrasi itu pilihan kita dalam bernegara dan pemerintahan, sebagai bagian kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa rasa takut menyampaikan pendapat,” ucap anggota Komisi III DPR itu. Baca juga Mabes Polri Kami Bukan Represif, Polisi Juga Manusia... Sementara itu, Polri membantah, telah melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat dengan penguasa. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, setiap langkah yang dilakukan Polri, baik itu penangkapan maupun penindakan, dilakukan berdasarkan laporan. Selain itu, untuk menjerat seseorang sebagai tersangka, polisi bertindak berdasarkan konstruksi hukum. “Seseorang itu bisa dijerat dalam suatu perkara pidana, tentunya terkait dengan peristiwa pidana itu sendiri, kemudian unsur-unsur apa yang telah dilanggar, dari situlah kontruksi hukumnya,” kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Senin. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
. 185234105484297457232264
kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila
